revisednews.com Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan kesiapan untuk menertibkan platform Online Travel Agent (OTA) yang belum memiliki izin resmi. Langkah ini diambil guna menjamin keamanan wisatawan, melindungi pendapatan daerah, serta menciptakan persaingan usaha yang adil bagi pelaku pariwisata yang telah mematuhi aturan.
Penertiban tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama Kementerian Pariwisata setelah ditemukan banyak akomodasi yang dipasarkan secara daring tanpa izin usaha yang sah. Fenomena ini dinilai merugikan daerah sekaligus menimbulkan ketimpangan di industri pariwisata.
Perlindungan Wisatawan dan Kepentingan Daerah
Menteri Meutya Hafid menegaskan bahwa perlindungan wisatawan menjadi prioritas utama. Keamanan dan kenyamanan pengunjung harus dijamin melalui sistem perizinan yang jelas dan terverifikasi.
Ia juga menyoroti dampak ekonomi dari praktik akomodasi ilegal. Pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah untuk pembangunan justru berpotensi hilang karena usaha tidak terdaftar secara resmi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi kapasitas daerah dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik.
Maraknya vila privat, termasuk yang dimiliki warga asing tanpa izin lengkap, menjadi salah satu sorotan utama. Praktik tersebut tidak hanya berdampak pada penerimaan pajak, tetapi juga pada reputasi destinasi wisata.
Sanksi Tegas bagi Platform Tak Patuh
Kemkomdigi menyatakan siap mengambil tindakan tegas terhadap platform digital yang memfasilitasi akomodasi ilegal. Bagi OTA yang belum mendaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, pemutusan akses dapat langsung dilakukan.
Sementara itu, bagi platform yang sudah terdaftar namun tetap menayangkan akomodasi tak berizin, penindakan akan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pariwisata. Skema ini memastikan proses berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menargetkan pelaku usaha individu, tetapi juga sistem distribusi digital yang menjadi perantara transaksi.
Pariwisata sebagai Motor Ekonomi Nasional
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan bahwa sektor pariwisata memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Industri ini menghasilkan devisa ratusan triliun rupiah dan memberikan kontribusi penting terhadap Produk Domestik Bruto.
Potensi besar tersebut harus dijaga melalui tata kelola yang transparan dan adil. Akomodasi ilegal menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena dapat menawarkan harga lebih murah tanpa menanggung beban pajak dan regulasi.
Kondisi tersebut merugikan hotel dan penginapan resmi yang telah memenuhi kewajiban administratif dan fiskal.
Temuan di Sejumlah Provinsi
Hasil pengawasan di beberapa provinsi strategis menunjukkan tingginya persentase akomodasi yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha. Temuan ini memperkuat urgensi penertiban menyeluruh.
Jika tidak segera ditangani, praktik tersebut berpotensi menggerus kedaulatan ekonomi nasional. Pemerintah memandang ruang digital harus menjadi ekosistem yang sehat, bukan tempat berkembangnya usaha ilegal.
Tenggat waktu diberikan kepada seluruh platform OTA untuk memastikan hanya akomodasi berizin resmi yang dapat beroperasi melalui sistem mereka.
Ekosistem Digital yang Sehat dan Berdaya Saing
Kolaborasi antara Kemkomdigi dan Kementerian Pariwisata bertujuan menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan kepatuhan regulasi. Penataan ini bukan untuk menghambat perkembangan teknologi, melainkan untuk memastikan pertumbuhan berlangsung secara adil.
Ekosistem digital pariwisata yang sehat akan meningkatkan kepercayaan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Transparansi dan legalitas menjadi fondasi penting dalam membangun reputasi destinasi.
Dengan persaingan yang setara, pelaku usaha resmi dapat berkembang tanpa tekanan dari praktik ilegal yang merugikan.
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Upaya penertiban OTA tak berizin juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Optimalisasi penerimaan pajak dari sektor pariwisata dapat memperkuat pembiayaan pembangunan.
Selain itu, perlindungan terhadap wisatawan meningkatkan citra Indonesia sebagai destinasi yang aman dan terpercaya. Keamanan menjadi faktor penting dalam keputusan perjalanan wisata.
Melalui langkah tegas dan terkoordinasi, pemerintah berharap seluruh pelaku usaha segera menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku.
Menuju Pariwisata Tertib dan Aman
Penertiban platform OTA ilegal merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga kedaulatan ekonomi digital. Wisatawan berhak mendapatkan jaminan bahwa akomodasi yang dipesan telah memenuhi standar keamanan dan legalitas.
Dengan sinergi lintas kementerian, Indonesia diharapkan mampu membangun sistem pariwisata digital yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Penataan ini menjadi langkah penting agar sektor pariwisata terus tumbuh tanpa mengorbankan kepentingan daerah dan keamanan masyarakat.
Cek Juga Artikel Dari Platform seputardigital.web.id
