revisednews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemindahan 32 kendaraan yang merupakan barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi kendaraan tetap terjaga selama proses hukum berlangsung.
1. Alasan Pemindahan ke Rupbasan
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemindahan kendaraan ini bertujuan agar perawatan dan pengamanan dapat dilakukan secara optimal. Rupbasan telah dilengkapi dengan sistem keamanan dan fasilitas perawatan yang memadai, sehingga kualitas barang bukti tetap terjaga hingga putusan pengadilan inkrah.
“Dengan begitu, saat barang rampasan negara dilelang, nilai ekonomis kendaraan tetap terjaga sehingga optimalisasi penerimaan negara dari hasil lelang dapat tercapai,” terang Budi.
2. Daftar Kendaraan Bukti yang Dipindahkan
Total 32 kendaraan, terdiri dari 25 mobil dan 7 sepeda motor, dipindahkan dari gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan ke Rupbasan di Cawang. Beberapa kendaraan mewah yang masuk dalam daftar ini antara lain BMW 330i, Nissan GTR, Mercedes-Benz C300, serta beberapa unit Hyundai Palisade dan Toyota Land Cruiser. Sementara motor-motor bukti kasus termasuk beberapa merek Ducati dan Vespa.
3. Latar Belakang Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
Kasus ini berawal dari dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang sejak 2019 berlangsung di Kementerian Ketenagakerjaan. Biaya resmi sertifikasi yang seharusnya hanya Rp 275 ribu meningkat tajam hingga mencapai Rp 6 juta. Selisih biaya ini diduga mengalir ke sejumlah pejabat, termasuk mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel.
KPK memperkirakan total uang yang diperas mencapai Rp 81 miliar, dengan Rp 69 miliar mengalir ke beberapa oknum di jajaran Kemnaker.
4. Proses Hukum dan Pengawasan Barang Bukti
Pemindahan kendaraan ini juga menjadi bagian dari proses pengamanan barang bukti agar siap digunakan selama persidangan dan memastikan keaslian kondisi fisik kendaraan tidak berubah. Pengelolaan barang bukti yang rapi juga penting agar proses penyitaan dan eventual lelang dapat berjalan transparan dan efisien.
KPK terus mengawasi perkembangan kasus ini dengan harapan proses hukum berjalan adil dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
Penutup
Langkah pemindahan kendaraan bukti ini menjadi salah satu bentuk komitmen KPK dalam menjaga integritas proses hukum. Selain memastikan kualitas barang bukti tetap terjaga, upaya ini juga mendukung optimalisasi pemulihan aset negara. Masyarakat diharapkan dapat terus memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi agar keadilan dan transparansi dapat terwujud secara menyeluruh.
